Mutupendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri dan Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2551 - 2562 EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN Research & Learning in Education Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif Tan Gusli1, Nurhizrah Gistituati2, Sufyarma Marsidin3 Universitas Negeri Padang, Indonesia1,2,3 E-mail gistituatinurhizrah Sufyarma Abstrak Keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia kerja harus menjadi perhatian serius bagi sistem pendidikan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah sebagai sebuah alternatif terhadap problema tingginya tingkat pengangguran di Indoseia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari berbagai referensi, media online. Analisisnya adalah dengan melakukan kajian kajian literatur terhadap sistem pendidikan indonesia dan mencarikan solusi terhadap permasalahan dan menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya penerapan program melalui perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan 1 Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. 2. Menjalin relasi atau mitra hubungan dengan banyak perusahan 3.Membuat bank data kebutuhan dunia kerja dan kelulusan. 4. Kewirausahaan dijadikan muatan lokal. Kata Kunci Sistem Pendidikan,Dunia Sekolah, Dunia Kerja. Abstract The relationship between the world of education and the world of work must be a serious concern for the Indonesian education system. The purpose of this study is as an alternative to the problem of the high unemployment rate in Indonesia. This type of research is descriptive qualitative. data collection using primary data sources obtained from various references, online media. The analysis is to conduct a literature review of the Indonesian education system and find solutions to problems and draw a conclusion. The results of the study indicate that it is necessary to implement the program through universities as educational institutions with 1 Universities must be willing to conduct research into the world of work. 2. Establish relationships or relationship partners with many companies 3. Create a data bank for the needs of the world of work and graduation. 4. Entrepreneurship is made local content. Keywords Education System, School World, Work World. Copyright c 2021 Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin  Corresponding author Email ISSN 2656-8063 Media Cetak DOI ISSN 2656-8071 Media Online 2552 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan konsep dasar dalam upaya pembentukan manusia Syafril; Zen, 2017, maju mundurnya peradaban masyarakat dan negara sangatlah bergantung pada bagaimana kualitas pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat atau negara tersebut, maka pendidikan merupakan hal pokok yang wajib di lakukan. Keberhasilan suatu negara juga selalu di ukur dengan seberapa maju tingkat pendidikannya Isjoni, 2006. Sehingga perhatian mengenai pendidikan mau tidak mau dan tidak boleh tidak harus selalu tinggi. Dalam perjalan sejarah pendidikan Indonesia begitu banyak kritik akan mutu pendidikan terutama pendidikan tinggi. Kenapa demikian, salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak pernah tuntasnya masalah pengangguran intelektual yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Dan tentu hal tersebut seakan menjadi pembuktian akan kebenaran mutu pendidikan dan pendidikan tinggi di Indonesia. Tingkat Pengangguran di Indonesia terbuka mencapai 7,07 persen dari 138,22 juta angkatan kerja Statistik, 2020. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk pengangguran terbuka. Walaupun terjadi kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK sebanyak 0,24 persen poin menjadi 67,77 persen, terjadi penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan klasifikasi tempat tinggal terdapat 8,98 persen pengangguran dari jumlah tersebut. Sedangkan untuk daerah perdesaan terdapat 4,71 persen penduduk. Dari data ini tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja. Banyak asumsi yang bisa dimunculkan menjawab informasi tersebut, asumsi pertama tentu imbasnya covid 19, menyebabkan semakin pengangguran di Indonesia. Namun tentu tidak cukup rasanya sampai pada asumsi seperti ini. Covid 19 memang sangat berimbas pada meningkatnya pengangguran di Indonesia. Asumsi kedua tentu melirik pada akar permasahan kenapa pengangguran itu dari tahun ketahun semakin meningkat. Asumsi inipun bermunculan untuk menjawab akar permasalahan tersebut, apakah dari sisi buruknya kurikulum, rendahnya kualitas dosen, dan minimnya fasilitas dan sarana pendidikan, dan pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Walaupun pada dasarnya permasalahan itu saling keterkaitan satu sama lain. Sehingga diperlukan wawasan baru mengenai pendidikan untuk bisa memahami permasalahan itu lebih dalam. Memang dan jujur harus diakui bahwa akhir akhir ini lontaran kritikan terhadap sistem pendidikan Indonesia yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja memiliki alasan tersendiri karena data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah. dalam bahasa lain persentase jumlah pengangguran lulusan sarjana lebih banyak apabila dibandingkan dengan persentase jumlah pengganggur tamatan sekolah menengah atas atau jenjang pendidikan yang lebih rendah. Namun, apakah kritik yang dilontarkan tersebut benar seluruhnya, tentu saja jawabannya belum semuanya bisa dianggap benar karena cara berfikir yang digunakan dalam memberikan asumsi terhadap data empiris tersebut cenderung menyesatkan. Cara berfikir yang sekarang berlaku seolah-olah hanya memperhatikan pendidikan sebagai satu-satunya variabel yang menjelaskan masalah pengangguran. Cara berfikir seperti cukup berbahaya, bukan hanya berakibat pada penyudutan sistem pendidikan, tetapi juga cenderung menjadikan pengangguran sebagai masalah yang selamanya tidak dapat terpecahkan. Beranjak dari asumsi bahwa meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan oleh sistem Pendidikan Indonenesia, maka perlu adanya program tertentu yang perlu diterapkan di perguruan tinggi sehingga bisa menjawab keberhasilan sistem pendidikan Indonesia yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. 2553 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 METODE PENELITIAN Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriftif. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari berbagai referensi, media online. Analisisnya adalah dengan melakukan kajian kajian literatur terhadap sistem pendidikan indonesia dan mencarikan solusi terhadap permasalahan dan menarik sebuah kesimpulan. Analisis ini dilakukan terhadap realita yang terjadi yang berangkat dari data data dan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi. Dalam penelitian akan di fokuskan pada proram yang diterapkan oleh pergguruan dalam menjawab keterkaitan sistem pendidikan dengan tingginya tingkat pengangguran. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Kebijakan Pendidikan di Indonesia Berbicara tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, sebelumnya perlu disinggung sekilas tentang apa itu kebijakan. kebijakan policy secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, Polis yang berarti kota city. Kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dapat mencapai tujuan organisasi Purba, 2021. Kebijakan atau policy secara umum sering digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam lembaga kepemerintahan maupun swasta. Kebijakan sering digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang yang memiliki power atau kekuasaan misalnya seorang pejabat negara, pimpinan suatu kelompok seperti organisasi masyarakat ormas. Kebijakan policy sering juga diterjemahkan dengan kebijaksanaan, namun ini belum ada kesepakatan. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan policy dan kebijaksanaan wisdom berasal dari kata dasar yang sama, yaitu bijak. Namun, secara maknawi, kebijakan dan kata bijak atau kebijaksanaan itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda. Landasan utama suatu kebijakan adalah akal, sedangkan kebijaksanaan lebih didasarkan kepada budi manusia. Jadi, sebuah kebijakan belum tentu bijak dan kebijaksanaan belum tentu ia sebuah kebijakan. Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian masyarakat banyak kebijakan publik itu mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung Purba, 2021. Sahya Anggara dalam bukunya kebijakan publik mengatakan bahwa hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh beberapa ahli di atas maka kebijakan dapat pormulasikan sebagai suatu rumusan strategi, konsep, dan model yang dibangun melalui proses analisis komprehensif guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu sehingga pembuat kebijakan tentu dalam hal ini adalah pemerintah dapat menentukan pilihan untuk melakukan sebuah tindakan. Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan kebijakan selanjutnya. Kebijakan pendidikan educational policy merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Arif Rahman mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam 2554 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 pendidikan Purba, 2021. Semua kebijakan pendidikan itu, tentu bukan hanya menjadi urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu saja, melainkan sudah menjadi urusan semua pihak. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik. Sehubungan dengan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik tersebut, banyak pihak memahami bahwa kebijakan pendidikan itu sebagai kumpulan hukum atau perundangundangan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup didalamnya tujuan, proses, evaluasi dan tindak lanjut pendidikan supaya tidak terjadi benturan konflik conflict interest antar warga Negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Dalam realitasnya dapat dilihat dari adanya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan Ujian Nasional UN, Kebijakan lima hari sekolah Full Day School, Kebijakan Uang Kuliah Tunggal UKT, Kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Dalam amanah Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pendidikan itu menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan peran mendasar yakni menyediakan akses dan kesempatan belajar. Sahya Anggara dalam bukunya kebijakan publik menyebutkan dalam analisinya terhadap kebijakan pendidikan bahwa “Indonesia sebagai negara hukum menitik beratkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara. Dalam realitanya kebijakan demi kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal Anggara, 2014. hasilnya masih jauh dari yang diharapkan stakeholder. misalnya kebijakan pengalokasian pembiayaan pendidikan 20% dari pemerintah pusat yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN sedangkan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Dengan dalil pengeluaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya yang dimasukkan sebagai dana pendidikan, maka dinilai sudah terpenuhi komitmen tersebut. Padahal sampai saat ini kondisinya masih belum 100% dapat terlaksana, bahkan kurikulum yang sering berubah-ubah, kebijakan ujian nasional dan lainnya. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan beberapa kebijakan pendidikan nasional seringkali menimbulkan tanda tanya bahkan kontroversi pro dan kontra di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Tuntutan paling mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan” Purba, 2021. Bentuk kepedulian pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi anggaran pendidikan yang terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika kita mendapatkan pendidikan, maka kita akan mempunyai motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan adalah salah satu persyaratan untuk memajukan bangsa ini sehingga pendidikan harus dimulai sejak dini mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Moch. Surya 2004 menyatakan bahwa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengandung sejumlah paradigma baru yang menjadi landasan perwujudan pendidikan nasional. Paradigma tersebut, antara lain 1 Penyelenggaraan pendidikan nasional dilandasi dengan prinsip-prinsip berikut ini a Secara demokratis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keagamaan, dan budaya Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna. c Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. d Sebagai proses keteladanan membangun kemauan dan kreativitas dalam proses Mengembangkan budaya belajar baca, tulis, dan hitung 2555 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 bagi segenap warga masyarakat. f memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2 Demokratisasi dan desentralisasi sebagai semangat yang melandasi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan lebih menekankan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. 3 Peran serta masyarakat sebagai konsekuensi demokratisasi pendidikan nasional maka masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 4 Tantangan global, hal ini berimplikasi bahwa pendidikan nasional harus beradaptasi dengan perkembangan global yang menuntut sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam menghadapi persaingan global di segala bidang. 5 Kesetaraan dan keseimbangan, bahwa Undang-undang Sisdiknas yang baru mengandung paradigma dengan menerapkan konsep kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah memeiliki kesetaraan dengan satuan pendidikan yang dislenggarakan oleh masyarakat swasta. Sedangkan yang dimaksud keseimbangan ialah keseimbangan yang utuh antara unsur-unsur kepribadian yang meliputi aspek intelektual, spiritual, emosional, fisik, sosial, moral, dan kultural. Namun sangat disayangkan sebagian besar masyarakat, menganggap pendidikan bukan menjadi hal utama dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah belum maksimal mengawasi pengalokasian dana pendidikan. Realitasnya masih ada kesulitan yang dialami sebagian masyarakat yang sudah menyadari akan pentingnya pendidikan, kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan pendidikan. Kondisi saat ini, pendidikan kita masih terasa mahal sebagian masyarakat yang berada pada garis kehidupan di bawah garis kemiskinan. Akibatnya masih terdapat ketimpangan sosial antara sesama warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat. Begitu juga pemerintah saat ini sudah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini menjadi kecemasan warga masyarakat yang kurang mampu menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal. Perkembangan Pendidikan Indonesia Sebelum melanjutkan pembahasan tentang keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja, perlu juga dilihat bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah mengalami masa masa perkembangan yang dalam perjalannya cukup menarik untuk dikaji, adapun dalam tulisan akan dibatasi dengan perkembangan pendidikan indonesia dari masa kolonial belanda sampai dengan sekarang 1. Pendidikan Zaman Pergerakan Masa Kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonialisme ini adalah cerminan dari sistem ekonomi kolonial yang bersifat penghisapan negara atas negara, penghisapan terhadap negara Indonesia. Pendidikan masa ini dirancang berdasarkan politik kolonialisme yang bersifat diskriminatif. Pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendidikan bagi kaum kolonialis dan pendidikan bagi bangsa terjajah atau kaum pribumi Tim UNY, Prinsip pendidikan yang diterapakan di Indonesia sebagai daerah kolonial sebagai berikut 1. Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu. 2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjajah. 3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. 4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial penjilat penjajah Belanda. 5. Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Berdasarkan dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak anak bangsawan bumi putera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan 2556 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 kelak mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjajah sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Di zaman kolonialisme, pendidikan untuk anak anak Indonesia memang sangat terbatas sehingga ada banyak penduduk Indonesia yang masih buta huruf. Pendidikan pada masa ini lebih fokus untuk menanamkan semangat patriotisme. 2. Pendidikan Indonesia Menjelang Masa Kemerdekaan Pendidikan Masa Penjajahan Jepang. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang saat itu dijiwai oleh semangat militer Jepang. Pendidikan yang didasari oleh pendidikan militer, diawali dengan dilakukannya banyak perubahan terhadap pendidikan di Indonesia saat itu. Sifat dualisme pendidikan yang sebelumnya telah lama melekat pada sistem penyelenggaraan pendidikan masa kolonial Belanda dengan sistem pendidikannya yang berlapis-lapis berusaha dihapuskan, kemudian diganti dengan sistem pendidikan yang lebih sederhana. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang dijiwai oleh semangat militer Jepang. Dalam menerapkan kebijakan pendidikannya, guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Pusat Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Sukarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Mas Mansur pada Maret 1943. Secara konkrit tujuan pendidikan pada zaman Jepang ini adalah menyediakan tenaga kerja secara cuma-cuma yang disebut romusha dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang, maka para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam pagi yang disebut taiso sebelum belajar juga bagi para pegawai sebelum kerja mengikuti komando dengan radio. Mengikuti latihan kemiliteran yang disebut kyoren bagi para pelajar dengan barisannya yang disebut Seinendan, barisan keamanan rakyat yang disebut Keibodan dan barisan prajutit yang disebut Heiho Intan Printina, 2019. 3. Pendidikan Zaman Orde Lama Dari Kolonialistik Sampai Nasionalistik Pendidikan pada masa ini dirumuskan untuk mendidik warga negara seutuhnya, diharapkan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semanagat patriotisme. Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik dan sewaktu-waktu pemerintah kolonial Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Maka dengan semangat itu, kemerdekaan dapat di pertahankan dan diisi. Ada suatu kebanggaan pada masa Orde Lama ini Indonesia mampu mengekspor lulusan pendidikan guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat di luar negeri untuk bangsa Indonesia. 4. Pendidikan Zaman Orde Baru Penguatan Demokrasi Pancasila Tujuan pendidikan nasional yang pertamakali ditetapkan sejak era Orde Baru berkuasa di Indonesia adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab II Ayat 3. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan manusia yang berjiwa Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN tahun 1973 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah ”membentuk manusiamanusia pembangunan yang berjiwa Pancasila untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. Pemerintah Orde Baru berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut tampaknya diterapkan sebagai antitesis landasan pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama yang dinilai oleh rezim Orde Baru terkontaminasi ide dan gagasan yang disisipi pemikiran berpaham sosialisme Safei; Hudaidah, 2020. 2557 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 Target minimal pembangunan pendidikan di era Orde Baru adalah terbentuknya pengetahuan dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan penggunaan bahasa Indonesia Ali, 2009. Dengan bahasa lain, pendidikan pada masa Orde Baru bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berdayaguna dan pada akhirnya nanti mampu menggerakkan roda perekonomian negara. Pada masa ini, pemerintah ingin memberikan kesempatan belajar yang lebih luas namun juga harus diimbangi dengan kualitas pendidikan tersebut. Pendidikan tinggi harus dapat menjawab tantangan dunia modern. Sistem pendidikan pada masa itu berhubungan dengan kualifikasi dan pengembangan kesempatan untuk pembangunan nasional. 5. Masa Reformasi Kebijakan Pendidikan yang menjadi objek perbaikan dalam sistem Pendidikan nasional terdiri dari empat program kebijakan yaitu peningkatan mutu pendidikan; efisiensi pengelolaan pendidikan; relevansi pendidikan; serta pemerataan pelayanan pendidikan. Keempat program tersebut dilandasi kepada keinginan dan tuntutan bangsa Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas serta mempermudah dan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan Mukodi, 2016. Selain itu, pada masa ini pemerintah melakukan perubahan yang revolusioner seperti mengubah kurikulum pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK membuat siswa harus lebih aktif untuk mendapatkan informasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP mirip dengan KBK tetapi ada perbedaan pada kewenangan untuk menyusun kurikulum tersebut yakni desentralisasi sistem pendidikan sehingga guru harus mengembangkan pengajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah. Periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan sistem pendidikan nasional menjadi menu utama. 6. Masa sekarang era globalisasi Pendidikan di era globalisasi menekankan adanya suatu perubahan radikal dalam bingkai pendidikan di Indonesia sehingga bisa menikmati yang namanya peradaban baru dalam dunia pendidikan. Terobosan baru itu adalah melalui penerapan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, ifovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berandil dalam peradaban dunia Permendikbud RI No. 67 Tahun 2013. Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan karena ada tantangan internal maupun eksternal Novendi Abdi, 2021. Pemerintah telah merespon globalisasi secara terbuka melalui Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas yang berbunyi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasar azas legalitas ketentuan UU Sisdiknas ini, menjamurlah berbagai SBI Sekolah Bertaraf Internasional di semua kabupaten/kota dalam Indonesia. Globalisasi, menimbulkan dampak bagi pendidikan Indonesia disamping dampak posititif juga ada dampak negatif yang harus di antisipasi oleh pemerintah, diantara dampak negatif dari era globalisasi ini adalah pertama, dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersil seiring dengan kuatnya hembusan paham neoliberalisme yang melanda dunia. Paradigma dalam dunia komersil adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara terus menerus. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak heran apabila sekolah masih membebani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pembangunan institusi meskipun pemerintah sudah menyediakan dan Bantuan Operasional Sekolah BOS. Kedua, mulai melemahnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti International Monetary Fund IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan 2558 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemenkan, UU Sisdiknas, dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi disentralistis. Ketiga, globalisasi akan mendorong delokasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru, seperti komputer dan internet, telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Pemanfaatan multimedia yang portable dan menarik sudah menjadi pemandangan yang biasa dalam praktik pembelajaran didunia sekolah Indonesia. Disinilah bahwa pendidikan menjadi agenda prioritas kebangsaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk dilakukan seoptimal mungkin Rusniati, 2015. Pendidikan Indonesia Keterkaitan dunia sekolah dengan dunia Kerja Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja disini tentu adalah penduduk Indonesia yang berada dalam usia kerja. Salah satu tujuan dari orang tua menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi tak lain adalah agar anaknya mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak lulusan perguruan tinggi atau sekolah menengah atas di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Karena memang persaingan tenaga kerja begitu ketat ditambah lagi ketersedian lapangan pekerjaan belum seimbang dengan jumlah lulusan sekolah perguruan tinggi. Masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja seharusnya mendapat perhatian penuh oleh pemerintah Indonesia dan ini harus ditangani secara inovatif dan dalam penangannya tentunya berkolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan adalah titik awal masa masa taransisi antara dunia sekolah dengan dunia kerja. Dengan pendidikan seharusnya seseorang bisa menentukan sejauhmana mereka siap bekerja. Merunut kebelakang bahwa pendidikan dalam pandangan tradisional dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat. Konteks ini, pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian. Kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan. Tentunya cara pandang seperti sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi education as investement telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi telah mulai dipikirkan, misalnya Adam Smith, Heinrich Von Thunen, dan para teoritisi klasik lainnya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Dalam teori ekonomi klasik, human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, dan belajar sambil bekerja. Pendidikan seperti ini tentunya memerlukan biaya yang besar. Pendekatan human capital ini terlihat hubungan yang linier antara investasi di bidang pendidikan dengan produktivitas. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja Smith, 2007. Sebelum ada pendidikan melalui sekolah seperti sekarang, pendidikan dijalankan secara spontan dan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak petani langsung mempelajri pertanian dengan langsung bekerja di sawah, anak-anak nelayan langsung mempelajari kelautan dan perikanan langsung mengikuti orang dewasa menangkap ikan. Selagi mempelajari pekerjaan yang dilakukan, mereka sekaligus juga belajar tentang 2559 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 nilai-nilai dan norma-norma yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dilihat dari sisi ini, pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang kongkret, spontan, dan tidak direncanakan tetapi langsung berhubungan dengan keperluan hidup. Dengan kata lain, dalam situasi yang belum mengenal sistem sekolah, sifat pendidikan pada dasarnya sesalu bersifat keterkaitan antara pendidikan dengan pekerjaan. Konsep keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang pernah dicetuskan oleh mantan Mendiknas Prof. Dr. Wardiman perlu dihidupkan lagi. Konsep itu bisa menekan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi yang dari ke hari makin bertambah. Soemarso, Ketua Dewan Pembina Politeknik dan juga dosen UI mengatakan bahwa konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja dianggap ideal. Jadi, ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya. Menurut Soemarso, dengan adanya hubungan timbal balik membuat perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja. Contoh nyatanya adalah dengan program magang. Perbaikan magang, dimaksudkan agar industri juga mendapatkan manfaat. Selama ini ada kesan yang mendapatkan manfaat dari magang adalah perguruan tinggi dan mahasiswa, sedangkan industri kebagian repotnya Ardiansyah, 2011. Di sisi lain, produk dari Perguruan Tinggi menghasilkan sesuatu yang amat berharga dan bukan hanya sekedar kertas tanpa makna, yaitu produk kepakaran, produk pemikiran dan kerja laboratorium. Produk-produk ini masih sangat jarang dilirik oleh industri di Indonesia. Produk kepakaran yang sering dipakai adalah yang bersifat konsultatif. Tetapi produk hasil laboratorium belum di akomodasi dengan baik. Jika kita bicara soal kesempatan kerja, maka di negara Indonesia jika ada satu pekerjaan maka diperkirakan ada seribu orang yang akan melamar. Dari seribu orang itu mungkin hanya sekitar seratus orang yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus test psikologi. Intinya begitu besar gap atau perbedaan antara Supply and Demand, antara persyaratan kerja dengan mereka yang memenuhi kualifikasi persyaratan kerja tersebut. Solusi sebagai Pendekatan dalam Mewujudkan Keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia kerja Menarik apa yang disampaikan oleh para pakar ekonomi, Becker, Ehrenberg & Smith, Doyle & Weale, Elaug, sebagaimana yang disampaikan oleh goldy Dharmawan dalam tulisannya Lika Liku Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan secara simultan juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, pendidikan juga memiliki eksternalitas positif terhadap angka kelahiran dan pertumbuhan ekonomi. Meski pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat bersifat tidak langsung, hasil dari investasi pendidikan dapat diukur dengan menghitung manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat. Sebagai ilustrasi dalam mencarikan solusi tentang keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia kerja bagi anak bangsa di Indoseia adalah kebijakan pendidikan di Jerman, untuk pendidikan kejuruan, Kamar Dagang dan Industri Jerman memegang peranan sangat besar. Pemerintah memberikan kewenangan kepada kamar dagang dan industri Jerman untuk membuat kurikulum, menyediakan tempat magang, menyediakan para trainer atau pengajar dan juga assesornya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi ajar, penguji, pengajar dan evaluasi sekolah kejuruan ditangani oleh kamar dagang dan industri Jerman. Ssistem ganda pada sekolah kejuruan di Jerman, mengajarkan teori sekitar 20 % di sekolah dan 80 % nya adalah magang dengan bimbingan para supervisor di heran lulusan SMK otomotif misalnya langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan otomotif. Biasanya mereka langsung diterima bekerja diperusahaan tempat mereka magang. Dengan magang langsung di industri, semua peralatan dan kebutuhan perusahaan selalu up to date, tidak ada perbedaan anatara alat peraga yang ada di sekolah dengan yang ada di industri. Ilustrasi ini memang pada tataran konsep kebijakan dualisme pendidikan antara dunia sekolah dengan dunia kerja. Tapi setidaknya ini bisa diambil sebagai pedoman dalam mengatasi persoalan pengangguran intelektual. Berangkat dari hal itu, setidaknya ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program keterkaitan antara pendidikan yaitu perguruan tinggi, dunia kerja perusahaan dan 2560 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 pemerintah. Dari ketiga komponen tersebut, peran perguruan tinggi merupakan keharusan dan syarat terpenting. Kreativitas, inovasi dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk menyukseskan program ini. 1. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. Riset ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kompentensi atau keahlian apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. Dalam hal ini tentu yang sangat berperan dan harus menjadi kajian para pengelola perguruan Tinggi adalah menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum merupakan kata kunci dalam menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Institusi dan pemangku kebijakan perguruan harus merevisi kurukulum menjadi kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi harus menjadikan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah di kampusnya. Dengan demikian, diharapkan, lulusan perguruan tinggi sudah mengetahui, minimal secara teori, tentang kompetensi apa yang dibutuhkan setelah mereka lulus. Meskipun demikian, perguruan tinggi tidak harus menyesuaikan seluruh materi kuliahnya dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab, harus ada materi kuliah yang berguna bagi mahasiswa yang termotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang strata yang lebih tinggi. 2. Menjalin Relasi atau mitra Hubungan dengan banyak perusahan Perguruan tinggi harus menjalin relasi atau mitra hubungan dengan banyak perusahaan sebagai arena belajar kerja atau magang bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan program magang ini mahasiswa tidak hanya siap secara teori tetapi juga siap secara praktik. Karena itu, tentunya pemerintah secara serius menjaga keterkaitan implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke dunia kerja. Tentunya semua pihak stake holders diharapkan bersedia membuka diri menjalankan program ini. 3. Membuat bank data kebutuhan dunia kerja dan kelulusan. Perguruan tinggi harus menyusun data terkait dengan kelulusan mahasiswa dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Data ini harus betul betul dikelola dengan baik dalan bank data. Melalui bank data ini tentu harapannya adalah ada data yang betul betul valid dan mumpuni untuk memberikan prediksi tentang kompetensi apa yang paling dibutuhkan oleh dunia kerja. 4. Kewirausahaan dijadikan Muatan Lokal Perguruan tinggi menjadikan kewirausahaan sebagai muatan lokal, dan ini memang perlu keseriusan pengelola. Melalui pelatihan kewirausahaan yang berbasis potensi lokal, ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mendorong jiwa kewirausahaan para peserta didik dan bisa menjadi bekal bagi para lulusan dalam menghadapi dunia pasar bebas. Setidaknya melalui program kewirausahaan ini para lulusan akan mampu dalam Menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain dan dapat berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja sendiri. Pemerintah tentu tidak mungkin secara serta merta bisa mempersiapkan berbagai kelembagaan pendidikan untuk mempersipakan lulusannya yang siap pakai memasuki lapangan kerja yang sudah menunggu. Ini memang melalui proses yang panjang. Karena memang dalam banyak faktor pendukung harus disiapkan bukan hanya biaya, tapi lebih dari itu pengadaan tenaga instruktur yang berkualifikasi baik, juga menyiap tenaga tenag yang komten dalam menjawab tantangan ini. Dengan ini diharapkan akan ada titik singgung antara pendidikan dan dunia kerja yang akan bisa melahirkan produktivitas kerja. Dengan begitu juga bisa menjawab pendidikan seyokyan bisa menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. 2561 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 KESIMPULAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya penerapan program melalui perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan 1 Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. 2. Menjalin relasi atau mitra hubungan dengan banyak perusahan 3. Membuat bank data kebutuhan dunia kerja dan kelulusan. 4. Kewirausahaan dijadikan muatan lokal Dengan kebijakan tersebut Perguruan Tinggi dapat mengetahui kompentensi apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih saya sampaikan kepada insteri tercinta, ananda, dosen pembimbing, dan sahabat sahabat mahasiswa S3 Administrasi Publik yang memberikan saran dan masukan terhadap tulisan. Sungguh tak ada gading yang tak retak, tulisan ini belumlah sempurna masih banyak kekurangan karena memang harus diakui keterbatasan referensi yang penulis miliki DAFTAR PUSTAKA Ali, M. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi. Imtima. Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung Pustaka Setia. Ardiansyah, A. 2011. Konsep Link And Match Dalam Pendidikan. C. Frederick, W. K. 1998. Business And Siciety, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics. New York Mcgraw-Hill Publishing Company. Enoch, J. 1992. Dasar-Dasar Perencanaan. Jakarta Bumi Aksara. Hasibuan, S. 1987. Changing Manpower Requirements In The Face Of Non-Oil Growth, Labor Force Growth And Fast Technological Change. Jakarta Bappenas. Intan Printina, B. 2019. Membumikan Moral Dan Cinta Benih Bangsa. Deepublish. Isjoni. 2006. Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. Yayasan Obor Indonesia. Koontz, H. W. 1993. Management A. Global Perspevtive Tent Edition. New York Mcgraw-Hill. Mukodi. 2016. Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Ikatan Sarjana Pendidikan Indionesia Jawa Tengah, Volume 3 N, 12. Novendi Abdi, G. 2021. Transformasi Pendidikan Di Era Globalisasi. Purba, S. 2021. Analisis Kebijakan R. Watrianthos Ed.. Yayasan Kita Menulis. Rusniati. 2015. Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol 16 No., 105–128. Rohman, A. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta Mediautama. Sa'ud, U. S. 2006. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif. Bandung Remaja Rosdakarya. Safei; Hudaidah. 2020. Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru 1968-1998. Jurnal Humanitas, Vol 7 No 1. Https// Smith, A. 2007. An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations S. Marcelo Soares Ed.. Metalibri. Https// 2562 Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif – Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin DOI Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071 Statistik, B. P. 2020. Berita Resmi Statistik. No. 85/11/, 51. Suryadi, A. D. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar . Bandung Rosdakarya. Syafril; Zen, Z. 2017. Dasar Dasar Ilmu Pendidikan. Kencana. Tim UNY. Peta Jalan Pendidikan Indonesia. ... Sementara itu, dalam proses pencapaian, visi dan misi menjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan dan ideologi. Selanjutnya, kekuatan dan ideologi tersebut menjelma menjadi sistem ekonomi kependidikan serta membuat kembali visi dan misinya masing-masing Gusli et al., 2021. Pada bagian inilah, ruang dilematis pendidikan tercipta. ... Askar NurSejatinya, pendidikan merupakan perkara yang netral. Arah dan proses pendidikan ditentukan oleh sistem yang mengarahkan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tujuan pendidikan lebih kepada model pendidikan yang memiliki orientasi utama pada keselarasan dan keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kecenderungan tersebut merupakan salah satu variabel yang mendukung proses kapitalisasi pendidikan. Konsekuensi logis yang harus diterima adalah konsep pendidikan di Indonesia akan lebih berfokus pada kepentingan pasar bebas dan mengesampingkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam mengasah potensi diri dan intelektualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendemonstrasikan proses dan model kapitalisme pendidikan di Indonesia dan berupaya untuk mengembalikan paradigma pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional dalam UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian descriptif kualitatif dengan metode studi pustaka library research dan menggunakan pendekatan antropologi pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal kapitalisme pendidikan di Indonesia dapat terjadi melalui sistem pendidikan yang diterapkan, di antaranya sistem pendidikan melalui mekanisme sistem pasar, sistem pendidikan melalui sistem komando negara, dan sistem pendidikan berbasis kerakyatan. Dari ketiga sistem pendidikan tersebut, di Indonesia lebih didominasi oleh sistem pendidikan berbasis sistem pasar dan sistem komando negara sehingga sebagai upaya dalam mengembalikan paradigma pendidikan Indonesia sesuai tujuan pendidikan nasional adalah dengan menerapkan konsep pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, Indonesia sebagai negara multikultural tidak terlepas daripada aspek penerimaan para peserta didik yang berasal dari latar belakangg keluarga yang beragam sehingga dalam hal mewujudkan konsep pendidikan yang berkerakyatan, dibutuhkan konsep atau kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai upaya dalam mensiasati keinginan individu dalam dunia pendidikan untuk mencapai kompleksitas pengembangan intelektual.... Jika kita mendapatkan pendidikan, maka kita akan mempunyai motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan adalah salah satu persyaratan untuk memajukan bangsa sehingga pendidikan harus dimulai sejak dini mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, agar menjadi manusia yang berkualitas dan unggul Gusli et al., 2021. Keunggulan suatu bangsa tidak hanya diukur dan bertumpu semata-mata pada kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan dimiliki oleh suatu bangsa, melainkan juga dilihat pada ketersediaan dan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu tenaga pendidik yang terdidik serta mampu menghadapi tantangan yang timbul seiring dengan perubahan yang terjadi di segala bidang kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan era globalisasi Hosnan, 2016. ...Siti MalikahWafroturrohmah WafroturrohmahPendidikan merupakan wadah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter. Pemerintah tidak henti-hentinya mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pada penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode literatur dan metode literatur digunakan penulis dengan mencari, mengumpulkan, menggali, atau memeriksa berbagai referensi, jurnal nasional maupun internasional atau dokumen yang berkaitan dengan topik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan abad 21 untuk pengembangan sumber daya manusia SMA. Hasil penelitian menyi-mpulkan pengembangan sumber daya manusia SMA dengan membudayakan siswa mengikuti ajang perlombaan baik nasional maupun international dan membudayakan keterampilan abad 21 dalam pelajaran dikelas dengan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif dan SmithOf the Division of LabourOf the Principle which Gives Occasion to the Division of LabourOf the Natural and Market Price of CommoditiesNotePendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing TinggiM AliAli, M. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi. Link And Match Dalam PendidikanA ArdiansyahArdiansyah, A. 2011. Konsep Link And Match Dalam And Siciety, Coeporate Strategy, Public Policy, EthicsC FrederickC. Frederick, W. K. 1998. Business And Siciety, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics. New York Mcgraw-Hill Publishing EnochEnoch, J. 1992. Dasar-Dasar Perencanaan. Jakarta Bumi Manpower Requirements In The Face Of Non-Oil Growth, Labor Force Growth And Fast Technological ChangeS HasibuanHasibuan, S. 1987. Changing Manpower Requirements In The Face Of Non-Oil Growth, Labor Force Growth And Fast Technological Change. Jakarta Moral Dan Cinta Benih BangsaB Intan PrintinaIntan Printina, B. 2019. Membumikan Moral Dan Cinta Benih Bangsa. Sebagai Investasi Masa DepanIsjoniIsjoni. 2006. Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. Yayasan Obor A. Global Perspevtive Tent EditionH W KoontzKoontz, H. W. 1993. Management A. Global Perspevtive Tent Edition. New York Dinamika Kebijakan Pendidikan Di IndonesiaMukodiMukodi. 2016. Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Ikatan Sarjana Pendidikan Indionesia Jawa Tengah, Volume 3 N, 12.

Halini menimbulkan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keberlangsungan pendidikan mereka Mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi semantik Latar Belakang Masalah Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan Makalah ialah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, suatu makalah memiliki karakteristik

a. Sistem pendidikan yang baik. b. Biaya pendidikan yang mahal. c. Mutu pendidikan yang merosot. d. Fungsi pendidikan di masyarakat. e. Masalah pendidikan di Indonesia. Jawaban A. Sistem pendidikan yang baik.. Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah kutipan teks berikut!apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah jika bisa. lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang yang disoroti dalam paragraf tersebut adalah sistem pendidikan yang baik.. Liputan6com, Jakarta Secara umum, pendidikan adalah dipahami sebagai proses yang berjenjang dan upaya mendekati kesempurnaan ilmu pengetahuan. Meski demikian, menurut para ahli pendidikan adalah proses yang dilakukan terus-menerus atau abadi. Dalam sebuah negara yang salah satunya Indonesia, keberadaan dan peranan penting pendidikan
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pendidikan merupakan hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang maju akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan dan kebodohan pada rakyatnya akan tergantikan menjadi kesejahteraan dan kecerdasan. Hasil yang di peroleh dari pendidikan tidak hanya sebuah wawasan, ilmu, dan pengetahuan yang luas, tetapi dapat juga memperoleh akhlak yang baik, Memperoleh ilmu yang dapat diamalkan kepada banyak orang tentunya hal yang sangat positif dan memiliki nilai yang baik. Tetapi ilmu yang diamalkan kepada banyak orang tentunya harus dibarengi dengan sebuah adab, adapun tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu yaitu adab. Maka dari itu Hakikat dari pendidikan bukanlah merubah pikiran dari yang sebelumnya mitos menjadi logos, tapi mengubah tingkah laku manusia yang semulanya tak beradab menjadi lebih merupakan hak setiap warga negara dan warga negara berhak mendapatkan haknya untuk merasakan pendidikan, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 yang menyatakan secara jelas, bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pendidikan sejatinya adalah upaya untuk menuju kemajuan, ciri negara yang maju salah satu adalah sumber daya manusia SDM nya berkualitas, dan di negara yang maju alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai 50% dari total APBN nya jika di bandingkan dengan Indonesia yang hanya 20% dari total APBN nya, maka wajar saja jika Indonesia masih belum bisa menjadi negara permasalahan pendidikan di Indonesia sama halnya seperti mengurai benang kisut, sulit menemukan ujung pangkal permasalahannya. Melihat permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerja sama dari semua pihak, Proses pendidikan yang dijalani selama hampir 77 tahun Indonesia merdeka, belum bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumber daya manusianya. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, pendidikan di Indonesia mempunyai masalah yang serius seperti biaya pendidikan yang mahal, dan masih banyaknya anak-anak yang masih belum bisa merasakan bangku sekolah, hal ini sangat berbanding terbalik bila di bandingkan dengan UU no 29 tahun 2003. Di dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa " Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya", sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa "wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Lantas pendidikan ini untuk siapa dan buat siapa? Berdasarkan data yang dipublikasi oleh World Population Review, pada tahun 2021 lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Tapi setidaknya posisi tersebut naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2020 yang ada di peringkat ke-55. Dari acuan tersebut pula, Indonesia masih kalah unggul dengan berada di posisi ke-4 jika dibandingkan dengan sesama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura di peringkat 21, Malaysia di peringkat 38, dan Thailand di peringkat 46. Sudah menjadi keharusan sebagai warga negara yang baik dan sadar akan pentingnya pendidikan, untuk merapatkan barisan dan gotong royong dalam upaya memperbaiki system pendidikan di Indonesia. Jika bukan kita lantas siapa lagi yang akan memperbaiki system pendidikan Indonesia? Ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Tak peduli kita sebagai apa, entah itu petani, buruh, siswa ataupun guru, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk pemaparan di atas dapat ambil benang merahnya bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, dan warga negara berhak mendapatkan haknya untuk merasakan pendidikan. Disadari atau tidak pendidikan di Indonesia saat ini memiliki masalah seperti biaya pendidikan yang mahal, dan belum menyeluruh. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara tersebut dapat kita mengambil solusi yaitu dengan cara alokasi anggaran untuk pendidikan haruslah ditambah setiap tahunnya. Dengan adanya penambahan jumlah anggaran untuk pendidikan maka dapat diharapkan dapat meminimalisir biaya pendidikan. Dan juga masyarakat yang kurang mampu bisa juga merasakan pendidikan, dan dengan itu juga pendidikan tidak hanya bisa di rasakan oleh orang-orang kaya saja. Dan yang terakhir jika semua sudah terlaksana, lambat laun sumber daya manusia Indonesia akan lebih berkualitas dengan begitu Indonesia akan beralih dari negara berkembang ke negara yang maju. Lihat Pendidikan Selengkapnya
kegitanpolitik tersebut diharapkan mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan bersama. Bedjo Sukarno (2016: 6) juga Bagi negara penganut sistem demokrasi pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat setiap lima tahun dari apa yang telah dilakukan.
Sebagian besar orang Amerika mengatakan tidak puas dengan sistem pendidikan di negara itu. Mereka juga tidak punya banyak harapan bahwa sistem sekolah negeri akan bisa diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gambaran yang tidak menyenangkan itu muncul dari sebuah studi pendapat umum yang dirilis bulan ini. John Della Volpe adalah pemimpin studi yang diadakan oleh lembaga RealClear Politics. Peserta studi itu dimintai pendapat dan harapan mereka tentang sistem pendidikan kelas satu SD sampai kelas tiga SMA, yang di Amerika disebut K-12. Volpe mengatakan, banyak orang Amerika menyatakan keprihatinan besar tentang kualitas pendidikan pada tingkat K-12 itu, dan akan menyampaikan keprihatinan mereka kepada para pejabat pemerintahan dari semua tingkat. Menurutnya, mayoritas peserta polling menilai sistem pendidikan yang ada sekarang “antara cukup dan buruk.” Hanya delapan persen peserta polling yang mengatakan sistem pendidikan itu “sangat bagus.” Volpe menambahkan, banyak orang tidak mengharapkan akan ada perbaikan. Selain itu ditambahkan pula jika diyakini sekolah-sekolah di Amerika tidak akan dijadikan contoh bagi dunia dalam waktu 20 tahun ke depan. Amerika, tambah Volpe, harus melakukan banyak hal supaya bisa menjadi contoh bagi pendidikan yang berkualitas pada tingkat internasional. Sekolah negeri di Amerika mensubsidi pendidikan dari tingkat TK sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA sehingga sekolah dapat dilakukan dengan cuma-cuma. Tiap negara bagian berhak mengatur sendiri sistem sekolah negerinya. Bantuan keuangan bagi sekolah negeri itu datang dari pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal, sementara pemerintah federal menyumbang sebagian kecil dari seluruh dana yang dibutuhkan. Kebanyakan dana pendidikan itu diambilkan dari pajak harta benda penduduk setempat; karena itu seringkali ada perbedaan antara standar sekolah yang terdapat di kawasan “orang kaya” dan sekolah-seolah di kawasan penduduk miskin. Seorang pria duduk di depan gedung Universitas Eropa Tengah, sebuah sekolah yang didirikan oleh pemodal AS George Soros, di Budapest, Hongaria, 9 April 2018. Foto Reuters Keyakinan orang tentang kualitas sekolah K-12 di kawasan mereka sangat terkait dengan berapa besar penghasilan mereka. Kata Volpe, orang akan tiga sampai tiga setengah kali lebih yakin bahwa sekolah di distrik mereka lebih baik atau akan lebih baik lagi di masa depan, kalau tiap keluarga punya penghasilan AS$150 ribu per tahun atau lebi, dibanding kawasan yang penghasilan rata-rata keluarga kurang dari AS$50 ribu. Karena itu ada kesan yang terus meningkat tentang “kesenjangan ekonomi” dan “kesenjangan pendidikan.” Jadi, apa yang diharapkan rakyat Amerika dari sistem pendidikan K-12 mereka? Para periset itu minta peserta survei untuk menjelaskan apa yang mereka harapkan dari sistem sekolah negeri, dan memberi mereka 15 pilihan atau prioritas. Jawaban yang paling banyak diberikan adalah supaya murid-murid diajar menulis dan membaca dengan baik. Pilihan selanjutnya adalah supaya murid-murid diajari bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan yang ketiga, supaya anak-anak sekolah “aman dari kekerasan dan aman dari kecederaan fisik.” Sementara poin keempat meminta sekolah menyiapkan para siswa untuk memasuki lapangan kerja; dan nomor lima supaya anak-anak itu diajari tentang sejarah Amerika. Hanya separuh peserta survei mengatakan sekolah negeri harus menyiapkan siswanya untuk belajar di perguruan tinggi. Kendati adanya jurang pemisah politik yang dalam di Amerika saat ini, pendukung kedua partai besar memberi nilai antara “cukupan dan buruk” bagi sistem pendidikan K-12 di Amerika. Pernilaian itu diberikan oleh 51 persen warga Partai Republik dan 55 persen pendukung Partai Demokrat. [ii/jm] KantorBank Dunia Jakarta baru saja merilis sebuah survei kualitas tata kelola pendidikan pada 50 pemerintah daerah di Indonesia, yang berpendapat bahwa segala upaya untuk mempersempit ketidaksetaraan harus berpusat pada penguatann kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak-anak. Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa keadaan pandemi seperti sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud membuat suatu kurikulum darurat atau dadakan bagi para guru dan juga murid untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh PJJ. Secara keseluruhan, kurikulum darurat ini diambil dari kurikulum 2013. Hanya saja bagian-bagian yang diambil hanyalah bagian yang dinilai penting untuk melanjutkan ke jenjang SMPN 26 Padang yang sedang menerapkan sistem pembelajaran demikian, sekolah tidak wajib untuk menerapkan kurikulum darurat sesuai arahan yang sudah diberitahukan. Sekolah yang sudah mengikuti kurikulum darurat pun tetap diperbolehkan melanjutkan kurikulum 2013 diluar materi kurikulum darurat. Tidak hanya kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengeluarkan paket asesmen bagi guru yang bertujuan untuk mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid, dan memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi asesmen ini tidak hanya akan menilai tiap murid secara individu, melainkan dapat membenahi sistem pendidikan Indonesia pun kini ada yang sudah diperbolehkan beroperasi kembali dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, pembelajaran kali ini berbeda karena sekolah harus menetapkan dan menerapkan pola new normal dalam keseharian. Panduan pola new normal yang sudah disepakati, yakni penyaringan kesehatan bagi guru dan karyawan hal ini, para guru serta karyawan sekolah yang memiliki obesitas, kehamilan, atau penyakit dalam seperti kanker, penyakit jantung, dll, diharapkan bekerja dari penyarian zona tempat ini dilakukan untuk melihat apakah ada guru, murid, atau karyawan sekolah yang tempat tinggalnya berada di kawasan zona merah. Jikalau ada, disarankan agar melakukan sistem WFH yaitu berkerja dari rumah bagi guru serta karyawan lainnya, dan juga melakukan pembelajaran secara daring bagi para tes berjaga-jaga sebaiknya dilakukan tes covid-19 kepada seluruh guru, murid, serta karyawan sekolah lainnya agar dapat dinyatakan tidak mengidap covid-19. guru beserta karyawan yang lolos tahap penyaringan akan diberikan seluruh guru serta karyawan sekolah yang lolos tahap penyaringan akan diberikan tanda, bahwa mereka memiliki kesehatan yang cukup sesuai sosialisasi mengikuti kegiatan belajar mengajar secara offline di sekolah, sebaiknya pihak sekolah melakukan sosialisasi mengenai pola baru dalam sistem pembelajaran, minimal seminggu sebelum pembelajaran waktu kegiatan belajar mengajar KBM.Diharap pada seluruh guru dan siswa agar dapat mengatur waktu disekolah dengan mengurangi durasi kegiatan belajar mengajar agar saat jam pulang sekolah tidak bersamaan dengan jam padat lalu pengecekan data dan wali kelas terpilih wajib mendata dan mengecek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai penyaringan wajib mengatur posisi duduk posisi duduk ini sangatlah penting agar tidak terjadinya sentuhan, dengan mengatur posisinya minimal berjarak 1,5 meter antar meja, dan bila memungkinkan berilah pembatas yang mengajar di salah satu kelas dihimbau agar tidak pindah kepada seluruh guru agar memiliki kelas tetap dan tidak berpindah-pindah kelas untuk menghindari terjadinya hal yang tidak pembatasan sosial dengan menjaga jarak antar warga hal ini, guru tetap harus menjaga jarak dengan siswa agar tidak memiliki jarak yang terlalu tidak berkumpul disini adalah dimohon kepada para pengantar jemput guru, murid ataupun karyawan sekolah agar tidak menunggu hingga membentuk kerumunan saat sedang menjemput. Serta saat mengantar, dimohon juga kepada para pengantar agar hanya berhenti, menurunkan penumpang, lalu penyaringan memasuki wilayah sekolah, para guru, murid, serta karyawan sekolah harus melakukan pengecekan suhu tubuh, memastikan warga sekolah memakai masker, dan tidak terlihat sedang diwajibkan menjaga kebersihan setiap ruang di sekolah dengan menyemprotkan disinfektan setiap harinya. Juga dengan menyediakan beberapa botol cairan disinfektan semprot yang ditaruh di tempat yang mudah dilihat dan fasilitas pencegahan yang dimaksud adalah dengan membuat wastafel atau wadah sebagai tempat untuk mencuci dan membersihkan tangan dari virus yang mungkin saja sedang melekat pada kulit tangan dengan terlaksananya sistem pendidikan dengan pola baru ini tetap merujuk pada definisi pendidikan menurut UU Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 1 Butir 1 sebagaimana telah dikutip pada Bab XI yang mengandung penegasan tentang muatan dari pendidikan, yaitu pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar dan proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik, melalui pengaktifan diri peserta didik, agar peserta didik memiliki1. Kekuatan spiritual semoga apa yang dimiliki peserta didik itu merupakan sesuatu yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan sistem pendidikan dengan pola baru ini tidak lepas dari masalah yang menghambat jalannya proses pendidikan. Masalah yang menggangu proses ini antara lain keterbatasan para guru dan murid dalam penguasaan teknologi, mengingat sistem pendidikan sekarang menggunakan pola baru yaitu secara daring. Masalah lain yang menghambat dapat berupa sarana pembelajaran yang kurang memadai dan akses internet yang kurang mendukung jalannya proses belajar mengajar. Namun dibalik masalah yang tadi disebutkan, masih terdapat keuntungan yang mungkin dapat membantu kita dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, antara lain para peserta didik dapat mengakses situs belajar online yang bisa memudahkan mereka agar lebih mendalami materi pelajaran dan terdapat juga webinar online via zoom dan youtube yang dapat membantu mereka dalam memahami materi. Bacajuga: Menko Airlangga: Kemungkinan Indonesia Resesi Masih Rendah. Airlangga menyebutkan, konflik yang terjadi di Taiwan tersebut merupakan perseteruan klasik antara China dan AS dalam hal memperebutkan tahta sebagai negara nomor satu di dunia. "Ini kami lihat sebagai tantangan negara nomor dua menjadi nomor satu, dan itu sudah relatif
Jawaban untuk soal di atas adalah C. Mari cermati pembahasan berikut ini. Teks di atas termasuk teks editorial, yakni jenis teks yang berisi pendapat penulis terhadap sebuah isu aktual yang terjadi, teks editorial dapat ditemukan di surat kabar. Masalah yang disoroti dalam paragraf tersebut adalah mengenai sistem pendidikan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi pada kalimat kedua, yakni “Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah jika bisa.” Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C.
PendidikanIPS merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membangun warga negara yang baik. Melalui Pendidikan IPS diharapkan terbentuk Sumberdaya Manusia (SDM
A Sistem pendidikan yang baik. B Biaya pendidikan yang mahal. C Mutu pendidikan yang merosot. D Fungsi pendidikan di masyarakat. E Masalah pendidikan di Indonesia. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah A Sistem pendidikan yang baik. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Untuk dapat memahami isi paragraf adalah dengan menemukan ide pokok atau gagasan utama paragraf tersebut. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Sebagai pokok pembahasan, ide pokok biasanya akan didukung dengan gagasan penjelas. Ciri-ciri Ide pokok Mengandung pokok persoalan atau inti secara eksplisit dalam kalimat pokok dituangkan dalam satu kalimat utama bisa diidentifikasi dengan mudah melalui jenis paragraf pokok bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Berdasarkan penjelasan tersebut, ide pokok dari paragraf di atas adalah harapan warga dari sebuah sistem pendidikan. Hal ini terdapat pada awal paragraf. Ide pokok adalah inti persoalan sehingga paragraf di atas membahas “sistem pendidikan yang baik.”
pendidikanwajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. 7 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No.3886. 8 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sepertinya membicarakan sistem pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya, kebijakan demi kebijakan di terapkan demi menemukan sistem pendidikan yang tepat untuk Indonesia . Namun hal ini sering di salah artikan bagi beberapa kalangan yang menganggap bahwa siswalah yang menjadi korban. Padahal sistem pendidikan memang harus se fleksible mungkin disesuaikan dengan perkembangan yang terus terjadi seiring kemajuan teknologi di dunia. Memang tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan sumber daya manusia dan untuk itulah tidak akan bisa berbicara sistem pendidikan hanya dari satu sisi tanpa memperhatikan sisi yang lainya. Namun Revolusi pendidikan di Indonesia selalu menuai pro dan kontra. Hal ini seperti menjadi cermin betapa rancunya penataan sissem pendidikan di Indonesia. Sumber daya manusia memang merupakan asset bagi suatu negara, namun apakah hanya melalui pendidikan formal saja sumber daya manusia yang unggul dapat tercipta. Berkaca dari apa yang terjadi di Jakarta dimana orang tua berdemo untuk menuntut keadilan bagi anak mereka, padahal hal ini awal memulainya tahun ajaran baru. Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga permasalahan - permasalahan pendidikan terus terjadi di juga Penghapusan UN di Sistem Pendidikan IndonesiaSetiap wilayah dan daerah memiliki daerah geografis dan geoekonomi yang berbeda - beda begitupan dengan karakter dan kemampuan ekonomi dari masing - masing murid maupun orang tua. Banyak dari orang tua yang merasa sistem pendidikan yang kurang tepat mulai dari alasan terlalu ribet dalam proses mendaftar, kualitas sekolah yang dirasa kurang bagus, hingga batasan umur dalam mendaftar. Sebenarnya polemik - polemik seperti itu adalah hal yang sangat komplek dan hal yang seharunya dapat segera masalah yang lebih penting dan segera dilakukan perubahan. Melihat sistem pendidikan di Korea Selatan dan Finlandia yang memiliki system pendidikan terbaik di dunia. Namun kedua negara tersebut menerapkan dua sistem pendidikan yang berbeda, hal ini pastinya disesuaikan dengan keadaan negara yang bersangkutan. Lantas bagaimana dengan Indonesia?? 1 2 3 Lihat Pendidikan Selengkapnya
Pendidikanmenurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terikat pada sebuah sistem. Sebab sebagai makhluk sosial yang berkelompok, berorganisasi dan berinteraksi, diperlukan sebuah pengendali untuk memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berfungsi membantu serta mengarahkan pekerjaan manusia, termasuk juga sebagai pengawasan. Termasuk di dalam dunia pendidikan, ada sistem yang mengikat untuk dapat menggerakkan orang-orang berkecimpung dalam sektor tersebut. Apa Itu Sistem Pendidikan?Kita semua tahu dan menyadari bahwa pendidikan sangat diperlukan individu dan masyarakat. Tanpa pendidikan, pengetahuan yang ada selama berabad-abad ini akan menguap begitu saja. Maka, setiap orang harus belajar sebagai bekal kehidupan di masa depannya karena pendidikan telah menjadi kebutuhan semua orang, maka dibentuklah sebuah sistem yang mengatur dan menjadi standar mereka yang terlibat di dalamnya. Secara sederhana, sistem pendidikan dimaknai dengan seluruh sebuah kumpulan atau organisasi yang berada dalam suatu wilayah atau kesatuan dipimpin seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab akan keberlangsungan pendidikan tersebut. Selain itu, sistem pendidikan memiliki berbagai macam komponen yang kemudian membentuk sebuah proses. Komponen tersebut antara lain, prioritas pendidikan, peserta didiknya, manajemen dan pengelolaan, struktur organisasi, waktu, guru, fasilitas, pengawasan, teknologi, penelitian dan biaya. Selanjutnya komponen tersebut kemudian bekerja sama satu sama lain, supaya sistem yang telah dibuat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Baca juga 10 Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik di DuniaPerkembangan Sistem Pendidikan di IndonesiaSistem pendidikan di Indonesia terdiri dari empat jenjang Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP dan Sekolah Menengah Atas SMA. Pada keempat jenjang tersebut, Sekolah Negeri mendominasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini, secara persentase mencapai 52%. Selanjutnya 48% dimiliki oleh sektor swasta. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat mencolok terjadi di setiap pergantian pemerintahan. Sebab lain kepala pemerintahan, lain juga visi misi pendidikan yang dibawa. Selain itu pengaruh transisi ekonomi negara mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana perjalanan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia? Berikut rangkumannya Zaman Kolonial Seperti kita ketahui bersama Indonesia mengalami masa penjajahan selama 3,5 abad oleh Belanda dan Jepang selama 3,5 tahun. Pada masa ini, sistem pendidikan di Indonesia dimulai dengan hadirnya Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia dengan kualifikasi khusus yakni memiliki kedudukan sosial. Pasca Kemerdekaan Jika pada zaman penjajahan, hanya murid tertentu yang bisa bersekolah. Maka setelah kemerdekaan, menjadi hak semua warga negara bisa bersekolah. Pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta, sistem pendidikan di Indonesia mulai masuk ke dalam sistem pendidikan menonjol adalah pendidikan keagamaan dimana agama Islam menjadi landasan sangat menonjol. Hal ini didorong dengan organisasi agama yang sangat besar perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Selain kehadiran pesantren-pesantren di Indonesia, sekolah swasta juga mulai banyak hadir dan mulai diakses oleh masyarakat tanpa harus memandang status sosial. Sayangnya, pada masa tersebut, sekolah belum gratis atau tidak memungut biaya. Era Orde Baru Pada era Presiden Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia dalam kurikulumnya menitikberatkan pada pembangunan karakter murid dengan kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata KKN bagi mahasiswa hingga merintis sekolah pembangunan. Pasca-Reformasi Sistem pendidikan di Indonesia pada masa ini terjadi perubahan pada hal peraturan atau kebijakan. Selain itu, pada masa ini juga sangat perhatian pada kualitas guru sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Caranya lewat sertifikasi guru, sedangkan pada murid mengedepankan pendidikan karakter dan penyelenggaran Ujian Nasional UN. Sistem Pendidikan di Indonesia Saat IniDimulai pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, sistem pendidikan di Indonesia menetapkan standar bahwa seluruh anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan setara. Maka, diselenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah BOS dan beasiswa bagi anak murid yang tidak mampu dikenal dengan Bidik Misi. Berganti era Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia SDM agar bisa bersaing menghadapi pasar global. Sistem pendidikan di Indonesia kemudian menitikberatkan pada penelitian, pengembangan teknologi dan pengembangan ilmu murni. Baca juga Macam-Macam Metode Pembelajaran di Indonesia dan PenjelasannyaBerbagai Sudut Pandangan Mengenai Sistem Pendidikan di IndonesiaMenurut PricewaterhouseCoopers PwC, sebagai negara yang berkembang, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050. Salah satu penggeraknya adalah pertumbuhan kelas menengah yang tertopang tingkat pendidikan yang tinggi dan merata. Agar kondisi tersebut bisa terwujud, tentu berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air harus segera dapat diselesaikan. Seperti yang diutarakan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, bahwa kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Untuk mencapainya, maka pemerintah mesti mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini. Termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mempromosikan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan akses yang luas ke perlindungan sosial. Indonesia memang terus berusaha untuk menyediakan pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi. Sayangnya, Bank Dunia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam hal melek huruf dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Laporan Bank Dunia menyebut, secara persentase baru 55% masyarakat melek huruf. Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 20% dari total jumlah juga Mengenal Scaffolding Sebagai Metode Mengajar Beserta Manfaat dan ContohnyaDi sisi lain, jumlah pelajar Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk belajar terus bertambah. Data UNESCO mencatat terjadi lonjakan jumlah pelajar Indonesia yang sekolah di luar negeri sejak tahun 1998 hingga 2016 naik hingga 62%. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Malaysia dengan jumlah pelajar terbanyak yang belajar ke luar negeri. Meski begitu, jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dua negara tersebut yang secara persentase kenaikan mencapai 300%. Berkaca pada kondisi tersebut, Lowy Institute yakni lembaga think tank asal Australia menyebut pemerintah kurang berinvestasi di sektor pendidikan. Misalnya dalam hal mendorong swasta untuk masuk dalam membangun lembaga pendidikan berkualitas. Di sisi lain, sistem pendidikan di Indonesia juga dinilai belum menguntungkan guru dan dosen dalam hal kesejahteraan. Guru dituntut untuk terus mengasah keterampilannya dan meningkatkan kualifikasi tapi gaji yang diterima juga kerap tak sepadan dengan tuntutan. Bank Dunia, OECD, dan ADB bahkan menyebut Pemerintah tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai investasi penting sebuah bangsa. Ini tercermin dari anggaran pendidikan yang tidak lebih besar ketimbang anggaran lain. Kalau pun saat ini Pemerintah Joko Widodo telah memberikan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN, tapi persentase tersebut dinilai masih rendah jika dibandingkan negara tetangga ASEAN lainnya yang bisa mencapai 30% sampai 40%. satusistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam . Jurnal Hunafa Vol.4,No.4, Desember 2007: 339-352 apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Mutu Demokrasiberasal dari kata "demos" yang memiliki arti rakyat, dan "kratos atau cratein" yang memiliki arti pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Demokrasi juga

3. Pendidikan Informal (keluarga) Yang dari ketiga lembaga pendidikan di atas dalam implementasinya harus saling berkerja sama dan melengkapi dengan baik, hal demikian dilakukan agar terbentuknya sebuah kondisi dan suasana yang kondusif serta nyaman dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter bagi setiap manusia. DAFTAR PUSTAKA. Goble.

Berikutjawaban dari pertanyaan "bacalah kutipan teks berikut!apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan ? bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah jika bisa. lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, Lampung3 Mei 2019 Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah Selama pandemi Covid-19 ini pemerintah Indonesia khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan berbagai cara Baca Selengkapnya Artikel , Makalah , Pembelajaran admin 26 Januari 2021 26 Januari 2021 prosespendidikan yang dilakukan di sekolah. Dalam proses pengelolaan pendidikan di sekolah juga harus memiliki standar. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1). 1. 1Pengertian dari pendidikan Islam. 2.Pengembangan pendidikan Islam. 3.Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. BAB II. PEMBAHASAN. A.Pengertian Pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarkowi Soejoeti sebagaimana yang dituturkan oleh M.Ali Hasan dan Mukti Ali, terbagi dalam tiga pengertian.
Apayang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar
Diharapkanpeserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. 3. Manajemen atau Pengelolaan, fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. 4.
Intelektualismemerupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara. c. Perkembangan Nasionalisme, dengan lahirnya Negara-negara bangsa pada abad 19, terutama sesudah revolusi Prancis, maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam Q9GCUE.